KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Ribuan warga Kalimantan Timur yang tergabung dalam koalisi masyarakat daerah “Fraksi Kaltim” menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (10/11/2025). Mereka mendesak pemerintah pusat menghentikan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan meninjau ulang mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim itu berasal dari sejumlah organisasi masyarakat dan adat, antara lain LPADKT, KNPI, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, serta kelompok mahasiswa dan pemuda daerah.
Kekecewaan atas Kebijakan Fiskal
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas sikap pemerintah pusat yang dinilai tidak menanggapi surat dan peringatan resmi dari masyarakat Kaltim. Menurutnya, pihaknya telah memberi tenggat waktu selama 14 hari sejak aksi sebelumnya pada 16 Oktober 2025, namun tidak ada tanggapan resmi hingga batas waktu berakhir.
“Sampai hari ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Pemangkasan TKD dan DBH adalah bentuk ketidakadilan fiskal terhadap Kaltim,” ujar Vendy dalam orasinya.
Ia menilai kebijakan tersebut membuat daerah penghasil kehilangan kemampuan membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemotongan dana ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi menyangkut nasib masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di daerah,” katanya.
Kontribusi Besar, Porsi Kecil
Berdasarkan data 2024, Kalimantan Timur tercatat menyumbang lebih dari Rp800 triliun kepada kas negara, terutama dari sektor batu bara, minyak dan gas bumi, serta sumber daya alam lainnya. Namun, kondisi pembangunan di Kaltim disebut tidak sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut.
Sejumlah infrastruktur strategis disebut terbengkalai. Bandara APT Pranoto di Samarinda yang digadang bertaraf internasional tampak tidak terawat, dengan rumput liar di area sekitar dan jalan akses yang rusak di banyak titik. “Jalan tol yang seharusnya simbol kemajuan malah berliku seperti ular,” ujar Vendy.
Ketimpangan di Pedalaman
Selain isu perkotaan, Fraksi Kaltim juga menyoroti kesenjangan pembangunan di wilayah pedalaman. Berdasarkan temuan lapangan, masih banyak desa yang belum teraliri listrik dan hanya mengandalkan genset atau lampu tenaga surya sederhana.
“Kaltim adalah penyumbang energi terbesar nasional, tapi masih banyak desa yang hidup dalam kegelapan. Ini ironi,” kata Vendy.
Akses antarwilayah pun masih terbatas. Jalur darat dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu belum tersambung sempurna, membuat masyarakat di wilayah tersebut bergantung pada transportasi sungai yang rentan terhadap kondisi cuaca. Pembangunan jalan penghubung disebut kerap tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah yang semakin tertekan oleh pemangkasan TKD.
Kebijakan Pusat Dinilai Tidak Berpihak
Menurut analisis sejumlah pengamat fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat yang menahan sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam di tingkat nasional telah mempersempit ruang fiskal daerah. Akibatnya, sejumlah program strategis di Kaltim tertunda, termasuk proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Gubernur yang dipilih rakyat tidak bisa bekerja maksimal kalau anggaran dipotong. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan fiskal,” ujar Vendy menegaskan.
Ancaman Hentikan Distribusi Batu Bara
Menjelang akhir aksi, Fraksi Kaltim menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Jika dalam tiga hari tidak ada tanggapan resmi, mereka mengancam akan menghentikan aktivitas distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi batu bara. Kalau tuntutan kami diabaikan, distribusi akan kami hentikan,” tegas Vendy.
Data menunjukkan lebih dari 60 persen angkutan batu bara di Kaltim menggunakan jalur Sungai Mahakam. Jika terganggu, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah per hari dan dapat berdampak langsung terhadap pasokan energi nasional.
“Kami tidak mencari konflik, tapi kami menuntut keadilan bagi daerah yang sudah terlalu lama menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Vendy.
Menanti Respons Pemerintah
Aksi tersebut diakhiri dengan rapat internal Fraksi Kaltim bersama pimpinan organisasi masyarakat dan tokoh adat untuk menentukan langkah lanjutan. Mereka menegaskan akan menunggu respons resmi pemerintah pusat dalam waktu tiga hari.
“Kalau tetap tidak ada jawaban, Mahakam akan berhenti. Dan biar negara tahu bagaimana rasanya mengabaikan suara rakyat Kaltim,” kata Vendy menutup orasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah pusat terkait tuntutan Fraksi Kaltim mengenai penghentian pemangkasan TKD dan evaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil.
