KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Menjelang rencana aksi besar pada 21 April 2026, satu sinyal terbuka datang dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota dewan, Agus Suwandy, menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menemui massa aksi yang diperkirakan akan memadati Samarinda.

Pernyataan itu bukan sekadar formalitas. Di tengah eskalasi isu yang terus menguat dalam dua pekan terakhir, Agus memilih membuka ruang dialog alih-alih menjaga jarak.

“Kalau mereka datang ke DPRD, saya siap temui. Itu memang bagian dari tugas kami,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Namun, ia memberi satu catatan penting: aksi harus tetap berada dalam koridor damai.

“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Kota ini milik kita bersama,” tegasnya.

Aksi 21 April bukan lagi sekadar wacana. Di sejumlah titik di Samarinda, posko-posko mulai berdiri. Warga bahkan ikut berpartisipasi, mulai dari menyumbang logistik hingga dukungan dana melalui sistem digital.

Dua lokasi menjadi titik konsentrasi utama: Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada dan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar.

Di sisi lain, aparat kepolisian telah bersiap. Pagar berduri mulai dipasang di sekitar kantor gubernur sebagai langkah antisipasi.

Gelombang aksi ini dipicu oleh kekecewaan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah provinsi. Isu yang paling menyita perhatian publik adalah pengadaan mobil dinas mewah serta anggaran renovasi rumah jabatan yang nilainya dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Agus menyadari bahwa massa aksi adalah bagian dari warga Samarinda, yang juga merupakan konstituennya.

“Ini warga kita sendiri. Saya percaya mereka juga punya kesadaran untuk menjaga kota ini,” tutupnya.