KRONIKAL.ORG, SAMARINDA – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali menjadi perhatian publik seiring memasuki periode kedua kepemimpinan Walikota Samarinda Andi Harun. Program yang menyasar langsung kebutuhan warga di tingkat Rukun Tetangga (RT) itu dinilai perlu memiliki kepastian arah agar tidak bergantung pada figur kepala daerah.
Isu tersebut akan dibahas dalam diskusi publik yang digelar Minggu, 15 Februari 2026, di Samarinda. Kegiatan ini diinisiasi oleh media Arusbawah.co dengan menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, perwakilan RT, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga tokoh politik.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, mengatakan forum tersebut dimaksudkan sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap Probebaya, terutama terkait keberlanjutan dan desain kebijakannya.
“Program ini sudah berjalan sejak 2021 dan menyentuh hampir seluruh RT di Samarinda. Karena itu, penting memastikan ia memiliki fondasi kebijakan yang kuat dan tidak semata bertumpu pada kepemimpinan tertentu,” ujar Yakub.
Sejak diluncurkan, Probebaya dirancang dengan pendekatan partisipatif. Warga dilibatkan dalam musyawarah perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan. Implementasinya mencakup pembangunan infrastruktur skala lingkungan seperti pengecoran jalan gang, perbaikan drainase, serta sejumlah kegiatan pemberdayaan.
Namun, menurut Yakub, keberhasilan administratif belum sepenuhnya menjawab tantangan substantif. Sejumlah catatan kritis muncul, antara lain menyangkut transparansi pengelolaan anggaran, kualitas sumber daya manusia pengelola di tingkat RT, hingga potensi dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, terdapat pandangan bahwa orientasi program masih dominan pada pembangunan fisik, sementara dampak ekonomi langsung bagi warga dinilai belum optimal. Evaluasi independen terhadap efektivitas program juga disebut masih terbatas.
Diskusi publik tersebut akan mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar: apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, sejauh mana para figur potensial memahami konsep program, serta kemungkinan penyesuaian desain kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.
“Kalau dilanjutkan, perlu dipastikan modifikasinya berbasis evaluasi. Kalau dihentikan, harus ada alternatif yang lebih efektif. Prinsipnya, kebijakan publik harus berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Yakub.
Ia juga mendorong agar Probebaya ke depan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur lingkungan, tetapi diperluas pada penguatan ekonomi keluarga di tingkat RT. Integrasi dengan program UMKM, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, serta pengembangan usaha mikro dinilai dapat menjadi opsi penguatan.
Forum diskusi dirancang dalam format panel interaktif yang akan menghasilkan catatan dan rekomendasi kebijakan. Yakub berharap hasilnya dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah kota maupun para pemangku kepentingan lainnya.
“Program yang baik adalah program yang tahan uji. Jika ia benar-benar dibutuhkan masyarakat, maka desain kebijakannya harus cukup kuat untuk melampaui pergantian kekuasaan,” tuntasnya.
