KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Perbedaan data terkait jumlah desa yang belum teraliri listrik di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Polemik ini memunculkan beragam persepsi di publik, terutama setelah muncul klaim masih ratusan desa belum menikmati akses listrik.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa informasi tersebut perlu dilihat secara utuh, terutama dalam konteks progres program elektrifikasi yang sedang berjalan.
Menurutnya, program penyediaan listrik desa bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan program nasional yang dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan pengawasan DPR RI.
“Program listrik desa itu ditangani pusat, bukan daerah. Karena itu, data yang beredar harus dipahami berdasarkan perkembangan program yang sedang berjalan,” ujarnya.
Polemik ini mencuat setelah Ketua GAMA Kaltim, Andi Saharuddin, menyampaikan data yang merujuk pada masih adanya ratusan desa tanpa listrik di wilayah Kaltim.
Syafruddin tidak membantah angka tersebut, namun menekankan bahwa data itu merupakan kondisi awal sebelum intervensi program pemerintah pusat dilakukan.
Ia mengungkapkan, dari total lebih dari 100 desa yang sebelumnya belum berlistrik, kini sebanyak 37 desa telah masuk tahap pengerjaan melalui program Listrik Desa (Lisdes).
“Data itu dinamis. Awalnya memang di atas 100 desa, tapi sekarang sudah ada 37 desa dalam proses pengerjaan. Kalau ini selesai, jumlah desa tanpa listrik tentu akan berkurang,” jelasnya.
Selain program Lisdes, pemerintah pusat juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk tahun ini, Kalimantan Timur mendapatkan alokasi sekitar 2.500 sambungan listrik baru.
Syafruddin memastikan, pihaknya akan terus mendorong penambahan kuota program tersebut agar pemerataan akses listrik dapat dipercepat, terutama di wilayah terpencil.
“Setelah Lebaran, kami akan kembali memperjuangkan tambahan kuota di Kementerian ESDM agar akses listrik di Kaltim semakin merata,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan data ke publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, khususnya terkait peran antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, percepatan elektrifikasi desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang merata.
“Komisi XII DPR RI terus mengawal program ini agar seluruh desa di Kaltim dapat menikmati listrik,” pungkasnya.
