KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan sejumlah catatan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk otokritik dari partai yang juga tergabung dalam koalisi pengusung pada Pilgub Kaltim 2024.
Agus menegaskan, kritik tersebut bukan dalam konteks penolakan, melainkan sebagai upaya menjaga jalannya pemerintahan tetap kondusif di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat.
“Bagaimanapun kami masih berada dalam satu koalisi. Otokritik ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian, bukan kebencian,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pasca aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.
Salah satu isu yang disorot adalah persepsi publik terkait praktik nepotisme. Agus menyebut, isu tersebut kerap muncul dalam berbagai forum, termasuk saat masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Isu ini menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, perlu ada respons dan langkah yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif berkepanjangan,” katanya.
Selain itu, Agus juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia merujuk pada polemik belanja mobil dinas dan renovasi rumah jabatan yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan sensitivitas kondisi masyarakat serta dampak yang ditimbulkan.
“Pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara bijak agar benar-benar memberi manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim saat ini juga tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas pimpinan.
Selanjutnya, Agus juga menyoroti komposisi tim ahli gubernur serta distribusi jabatan strategis. Ia berharap, pemerintah daerah dapat memberi ruang lebih besar bagi sumber daya manusia lokal.
“Perlu ada keseimbangan, agar potensi daerah juga bisa diberdayakan secara optimal,” ucapnya.
Terkait isu yang berkembang mengenai posisi Ketua DPRD Kaltim, Agus menyatakan hal tersebut merupakan ranah internal partai yang bersangkutan dan tidak menjadi kewenangan Fraksi Gerindra.
“Isu itu ada, tetapi kami tidak dalam posisi untuk menanggapi lebih jauh,” katanya.
Agus menekankan, stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Kami berharap suasana tetap kondusif, sehingga fungsi pemerintahan bisa berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
