KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Setelah resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara, kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Kalimantan Timur langsung bergerak. Rapat perdana digelar di Samarinda, menandai dimulainya konsolidasi internal sekaligus penentuan arah organisasi lima tahun ke depan.
Pertemuan itu berlangsung di Sekretariat DPD ABPEDNAS Kaltim, Gedung LBAK. Bukan sekadar formalitas awal, rapat ini menjadi titik pijak untuk menyusun strategi organisasi yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Kaltim.
Sebelumnya, kepengurusan periode 2026–2031 telah dilantik oleh Jaksa Agung Muda Intelijen RI, Reda Manthovani, di kawasan IKN pada 12 Februari 2026. Momentum tersebut menjadi awal penguatan struktur organisasi, sekaligus penegasan peran BPD dalam mengawal jalannya pemerintahan desa.
Dalam rapat perdana, pembahasan langsung diarahkan ke hal-hal mendasar. Mulai dari penyusunan program kerja, rencana pelaksanaan rapat kerja daerah, hingga agenda koordinasi dengan tujuh DPC di kabupaten/kota. Kondisi keuangan organisasi juga dibuka sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi di internal.
Wakil Ketua IV DPD ABPEDNAS Kaltim, H. Sapta Wijaya, menyebut fokus utama organisasi ke depan tidak akan jauh dari penguatan kapasitas desa dan fungsi pengawasan.
“Program prioritas kita adalah pelatihan kepala desa di IKN. Ini berdasarkan kebutuhan di daerah, bukan sekadar agenda,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Selain itu, ABPEDNAS Kaltim juga menempatkan diri dalam pengawalan sejumlah program nasional yang menyentuh langsung masyarakat desa. Di antaranya program Jaga Desa hingga Makan Bergizi Gratis.
“Pengawasan itu penting, tapi kita juga memastikan program seperti MBG benar-benar berjalan di desa,” kata Sapta.
Dari sisi struktur, penguatan organisasi juga terus disiapkan. Sekretaris DPD ABPEDNAS Kaltim, Samson, menegaskan konsolidasi tidak berhenti di tingkat provinsi. Dalam waktu dekat, pelantikan DPC di Kutai Kartanegara akan menjadi agenda lanjutan.
“Kita siapkan pelantikan DPC Kukar. Dukungan pemerintah daerah sudah ada, sekarang tinggal pematangan teknis termasuk kebutuhan anggota BPD,” ujarnya melalui pesan singkat.
Ia menyebut, setidaknya 1.257 anggota BPD akan dilibatkan dalam agenda tersebut, lengkap dengan persiapan administrasi seperti seragam dan kartu identitas.
Langkah itu bukan sekadar seremonial. Bagi ABPEDNAS, penguatan di tingkat kabupaten menjadi kunci untuk memastikan fungsi BPD berjalan efektif sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah desa.
Setelah Kukar, konsolidasi akan dilanjutkan ke daerah lain yang belum terbentuk penuh. Saat ini, masih tersisa tiga kabupaten yang menjadi target penyempurnaan struktur.
Rapat kerja daerah juga disiapkan sebagai kelanjutan dari konsolidasi awal ini. Dari forum itu, arah program lima tahunan akan dipertegas, termasuk strategi penguatan peran BPD di tengah dinamika pembangunan desa.
Di tengah berbagai agenda itu, satu hal yang coba dijaga adalah soliditas internal.
“Harapannya organisasi ini berjalan solid. Kalau pengurus kompak, program pasti bisa dijalankan dengan baik,” pungkas Samson.
