KRONIKAL.ORG, SAMARINDA – Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam membangun ekonomi daerah. Meski kaya sumber daya alam, sebagian besar komoditas unggulan justru masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Ketua Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Timur, H. Salman Farasi, menilai kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung apabila Kaltim ingin memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Hilirisasi harus menjadi prioritas. Selama ini produksinya di Kalimantan Timur, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain karena yang kita kirim masih berupa bahan mentah,” kata Salman usai pelantikan pengurus BPW HIPKA Kaltim periode 2025–2030 di Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Menurut Salman, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada komoditas batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, crude palm oil (CPO), hingga berbagai hasil agroindustri yang sebagian besar masih keluar dari Kaltim tanpa melalui proses pengolahan lanjutan.
Padahal, kata dia, pengembangan industri hilir akan menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah, mulai dari tumbuhnya industri pendukung, sektor logistik, jasa, hingga terbukanya lapangan kerja baru.
“Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik. Ketika rantai produksinya lengkap dari hulu sampai hilir, maka ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Antisipasi Era Pasca Batu Bara
Salman mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mempersiapkan struktur ekonomi baru sejak sekarang.
Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor pertambangan menyimpan risiko besar apabila suatu saat produksi maupun permintaan komoditas tersebut mengalami penurunan.
Ia menilai pemerintah perlu mulai mengembangkan sektor-sektor alternatif yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Kita harus mulai memikirkan ekonomi alternatif. Jangan sampai ketika sektor pertambangan menurun, ekonomi daerah ikut terpukul dan lapangan kerja berkurang,” katanya.
Salah satu contoh yang disorot ialah pengembangan teknologi hilirisasi batu bara menjadi energi alternatif yang selama ini masih sebatas wacana.
Menurut Salman, peluang tersebut semestinya mulai dipersiapkan secara serius sebagai bagian dari transformasi ekonomi Kalimantan Timur.
Bangun Ekosistem Usaha
Selain hilirisasi, Salman juga menilai tantangan lain yang dihadapi Kaltim adalah belum terbentuknya rantai pasok yang terintegrasi.
Ia mencontohkan kebutuhan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebagian masih dipasok dari luar daerah.
Akibatnya, biaya distribusi menjadi tinggi dan harga komoditas cenderung berfluktuasi.
Karena itu, HIPKA mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage agar hasil pertanian dan perikanan lokal dapat disimpan lebih lama tanpa kehilangan kualitas.
“Kita jauh dari sentra produksi nasional. Kalau sistem penyimpanan tidak dibangun, harga mudah bergejolak dan rantai pasok menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ekosistem usaha tidak cukup berhenti pada produksi semata, tetapi juga harus memastikan adanya pasar yang menyerap hasil produksi masyarakat.
“Kalau petani menanam jagung, harus ada industri atau pembeli yang menyerap. Jangan sampai produksi melimpah tetapi petani justru merugi,” katanya.
HIPKA Ingin Jadi Jembatan Dunia Usaha
Salman mengatakan HIPKA akan memosisikan diri sebagai penghubung antara pelaku usaha, pemerintah, badan usaha milik daerah, hingga organisasi bisnis.
Langkah tersebut mulai diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai program yang berorientasi pada penguatan investasi dan pengembangan usaha di Kalimantan Timur.
“Kami ingin potensi ekonomi daerah ini lebih banyak dikelola oleh pelaku usaha daerah sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
UMKM Jadi Fokus Penguatan
Di sisi lain, HIPKA juga menempatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu agenda utama kepengurusan periode 2025–2030.
Organisasi tersebut tengah menyiapkan sistem pendataan UMKM berbasis digital yang akan diintegrasikan dengan program pelatihan, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
Menurut Salman, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan bantuan modal.
Yang jauh lebih penting adalah membangun kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk.
“Dalam bisnis ada empat hal yang harus diperkuat, yaitu pembiayaan, manajemen usaha, pemasaran, dan produksi. Kalau empat hal itu berjalan, UMKM akan naik kelas,” katanya.
Ia menegaskan kepengurusan HIPKA kali ini tidak ingin berhenti pada kegiatan seremonial.
Bagi Salman, pelantikan hanyalah awal dari kerja organisasi untuk menghadirkan peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan para pelaku usaha di Kalimantan Timur.
“Pelantikan bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah program yang berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan anggota maupun masyarakat,” pungkasnya.
