KRONIKAL.ORG, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur turut didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati. Agenda itu menjadi bagian dari upaya memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program penguatan UMKM di Kalimantan Utara.
Zainal mengungkapkan, sektor UMKM di Kaltara terus menunjukkan pertumbuhan positif. Saat ini tercatat sebanyak 51.840 unit usaha beroperasi dan memberikan kontribusi sekitar 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Meski demikian, menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat peningkatan daya saing, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, pemasaran, hilirisasi produk, hingga infrastruktur pendukung usaha.
“Kami telah mengidentifikasi sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapatkan dukungan bersama agar UMKM di Kaltara dapat berkembang lebih cepat dan mampu bersaing secara lebih luas,” kata Zainal.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM untuk mendukung sembilan program prioritas pengembangan UMKM di daerah.
Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi, penguatan Rumah Kemasan, serta pengembangan Galeri Dekranasda.
Menurut Zainal, pelaksanaan program-program tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM lokal agar memiliki daya saing lebih tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
Pemprov Kaltara memproyeksikan implementasi program tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru senilai sekitar Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, program tersebut diperkirakan mampu membuka sekitar 1.000 lapangan kerja baru, menghasilkan 50 produk berorientasi ekspor, menerbitkan 240 sertifikat halal dan 200 hak kekayaan intelektual, serta mendorong 1.000 UMKM masuk ke ekosistem pasar modern dan digital.
Untuk mendukung realisasi program, Pemprov Kaltara juga menyatakan kesiapan melalui penguatan regulasi, penyediaan data UMKM yang lebih akurat, operasionalisasi Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan Plaza UMKM di kawasan Hutan Kota Bundahayati.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyambut positif usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli 2026 guna meninjau kesiapan program serta potensi pengembangan UMKM di daerah perbatasan tersebut.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM. (*)
