KRONIKAL.ORG, SAMARINDA – Isu menurunnya kapasitas fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan dalam Dialog Publik bertajuk Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027 yang digelar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Timur di Samarinda, Sabtu (1/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dampak penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga strategi memperjuangkan hak fiskal daerah.
Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menilai berkurangnya Dana Bagi Hasil yang diterima Kalimantan Timur merupakan bentuk ketidakadilan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, DBH bukanlah bantuan dari pemerintah pusat, melainkan hak daerah yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya.
“DBH itu bukan pemberian. DBH adalah hak daerah penghasil. Kalau terus dikurangi, ini adalah fakta ketidakadilan bagi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Syafruddin menilai perjuangan memperoleh hak fiskal daerah harus dilakukan secara terukur dengan didukung kajian akademik, data, dan argumentasi yang kuat agar pemerintah pusat memiliki dasar objektif dalam mengevaluasi kebijakan fiskal terhadap daerah penghasil.
Ia juga menyambut baik gagasan yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun agar perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Andi Harun mengusulkan agar Gubernur Kalimantan Timur mengundang seluruh kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menyatukan langkah memperjuangkan hak fiskal Kalimantan Timur.
Menurutnya, perjuangan tersebut tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan harus menjadi perjuangan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
“Perjuangan itu bukan lagi sekadar perjuangannya Pak Gubernur, tetapi perjuangan rakyat Kalimantan. Kalau itu terjadi, saya yakin hasilnya akan jauh lebih kuat,” ujar Andi Harun.
Ia mengatakan forum bersama tersebut diharapkan mampu melahirkan rumusan yang komprehensif mengenai langkah memperjuangkan hak fiskal daerah, terutama terkait penurunan TKD, DBH, maupun persoalan dana kurang bayar yang masih menjadi hak Kalimantan Timur.
Menurut Andi, perjuangan yang dibangun secara kolektif dan didukung data yang kuat akan memiliki daya tawar lebih besar dalam mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Syafruddin pun menegaskan perjuangan tersebut harus tetap berada pada koridor akademis dan konstitusional. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen di Kalimantan Timur menjadi modal penting untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.
“Saya sependapat dengan gagasan yang disampaikan Wali Kota Samarinda. Perjuangan harus didukung naskah akademik, kajian ilmiah, dan data yang objektif sehingga pemerintah pusat juga melihat persoalan ini secara objektif,” pungkasnya.
