KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kalimantan Timur mulai mengkristal. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan akan menggelar aksi serentak pada 21 April 2026, dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen.
Rencana aksi tersebut disampaikan Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, dalam konferensi pers di Sekretariat Aliansi, Jalan S. Parman No. 8A, Samarinda, Sabtu (11/4/2026).
Erly menyebut, konsolidasi gerakan telah berjalan sejak beberapa hari terakhir melalui pembentukan posko-posko perjuangan di sejumlah titik. Hingga kini, dua posko utama telah berdiri, yakni di kawasan Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana.
“Ini bagian dari konsolidasi. Kami membuka posko untuk menggalang kekuatan dan menyatukan gerakan masyarakat menjelang aksi 21 April,” ujarnya.
Menurut dia, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan, gerakan ini membawa sejumlah tuntutan utama, salah satunya penolakan terhadap praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan di daerah.
“Kami melihat ada kecenderungan praktik nepotisme. Padahal kekuasaan itu milik masyarakat, bukan milik satu kelompok atau keluarga,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai tidak sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk dalam hal efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan disebut memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi perhatian luas.
Dalam rencana aksi nanti, massa akan bergerak menuju dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur. Aliansi juga mendorong DPRD untuk merespons tuntutan masyarakat secara kelembagaan.
“Kami akan berkumpul di DPRD dan Gubernur. Harapannya ada sikap resmi dari DPRD atas tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.
Tak hanya melalui aksi jalanan, aliansi juga mengaku telah menyiapkan langkah formal dengan menyurati pemerintah pusat. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, dengan permintaan agar lembaga penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan turut menindaklanjuti berbagai dugaan yang disuarakan.
Erly mengklaim, hingga saat ini sedikitnya 44 organisasi telah menyatakan bergabung dalam aliansi tersebut. Jumlah massa yang akan turun pun diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang, dan masih berpotensi bertambah hingga hari pelaksanaan.
Menanggapi isu yang mengaitkan gerakan ini dengan dinamika politik pasca-pemilihan kepala daerah 2024 lalu, Erly membantah keras. Ia menegaskan aksi ini murni lahir dari keresahan masyarakat.
“Pilkada sudah selesai. Ini bukan soal kubu menang atau kalah, tapi soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut, sebagian peserta aksi justru berasal dari kelompok yang sebelumnya mendukung pemerintah, namun kini merasa kecewa.
Dengan eskalasi gerakan yang terus meningkat, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan aksi 21 April akan menjadi momentum penting untuk menyuarakan tuntutan publik secara terbuka.
“Ini suara masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar dan merespons secara serius,” pungkas Erly.
