KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali melakukan penataan birokrasi dengan melantik tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jumat (27/2/2026) sore. Prosesi berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan S. Parman, dan dirangkai dengan buka puasa bersama jajaran pemerintah daerah.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Ir. Agus Tri Sutanto, MT sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); serta Desy Damayanti, ST., MT sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pelantikan tersebut merupakan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang digelar pada Desember 2025, serta telah mengantongi rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Andi Harun menegaskan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit, bukan pertimbangan subjektif.
“Ini bagian dari penyegaran organisasi yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Kita ingin perangkat daerah bergerak lebih cepat dan responsif,” ujarnya.
Menurutnya, rotasi jabatan merupakan dinamika wajar dalam birokrasi modern. Pergeseran dilakukan untuk memperluas pengalaman pejabat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Ia menilai sejumlah posisi memang perlu penyesuaian setelah pejabat sebelumnya menjabat cukup lama.
Selain pelantikan tersebut, Wali Kota mengungkapkan masih ada beberapa jabatan strategis yang kosong, termasuk Asisten I dan sejumlah kepala perangkat daerah. Pengisian jabatan itu akan ditempuh melalui mekanisme job fit atau seleksi terbuka.
Satu posisi yang menjadi perhatian adalah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang masa tugasnya berakhir pada akhir Maret 2026. Andi Harun memastikan proses seleksi segera dilakukan agar awal April sudah ada pejabat definitif.
“Kalau belum selesai, akan kita tunjuk pelaksana tugas sampai Sekda definitif terpilih,” tegasnya.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengabaikan nilai amanah. Ia mengingatkan bahwa birokrasi dituntut bekerja cepat, tepat, dan hemat anggaran, namun tetap menjaga integritas serta empati terhadap masyarakat.
“Efisiensi harus berdiri di atas integritas. Pemimpin yang amanah akan menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
