KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Timur mulai melakukan konsolidasi internal melalui rapat kerja yang digelar di sekretariat organisasi, Jalan Drs. H. Anang Hasyim, Samarinda, Sabtu (2/5/2026) malam. Agenda ini menjadi titik awal pembenahan organisasi setelah sempat tidak aktif dalam beberapa waktu terakhir.
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus DPW APRI Kaltim dengan fokus utama pada penataan ulang struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan peran kelembagaan. Langkah ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali fungsi organisasi di tengah dinamika sektor pertambangan rakyat.
Sekretaris DPW APRI Kaltim, Testia Sendi Radi Tio, mengatakan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali soliditas internal sekaligus memastikan organisasi dapat bergerak lebih terarah ke depan.
“Melalui rapat kerja ini, kami ingin memastikan struktur organisasi lebih rapi dan diisi oleh orang-orang yang siap bekerja. Ini penting agar APRI Kaltim bisa kembali aktif dan menjalankan program secara maksimal,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Dalam forum tersebut, pengurus turut melakukan evaluasi terhadap komposisi kepengurusan sebelumnya. Sejumlah posisi strategis, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, hingga bidang-bidang teknis, mengalami penyesuaian menyusul adanya pengurus yang sudah tidak aktif.
Penataan ini diharapkan mampu membentuk tim kerja yang lebih solid dan responsif terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan pertambangan rakyat di daerah.
Selain pembenahan struktur, rapat juga menghasilkan sejumlah rencana strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha dan koperasi.
Kegiatan FGD tersebut dirancang sebagai ruang dialog untuk membahas isu-isu krusial, sekaligus menyerap masukan dalam memperkuat kebijakan terkait pertambangan rakyat di Kalimantan Timur.
“FGD ini penting agar semua pihak bisa duduk bersama, memberikan pandangan, dan mencari solusi yang komprehensif,” jelas Testia.
Agenda tersebut rencananya akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru DPW APRI Kaltim yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026. Momentum ini sekaligus menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas organisasi secara lebih aktif dan terstruktur.
Tak hanya itu, APRI Kaltim juga menyiapkan langkah sinkronisasi program antara tingkat wilayah dan kabupaten/kota (DPC). Hal ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi internal serta memastikan program organisasi berjalan selaras di semua tingkatan.
Dalam upaya memperluas jejaring, organisasi ini juga membuka peluang melibatkan tokoh-tokoh strategis sebagai Dewan Pembina, termasuk dari kalangan legislatif di tingkat nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akses komunikasi dengan pemerintah pusat.
Di sisi lain, APRI Kaltim turut menaruh perhatian pada isu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, penguatan sektor ekonomi melalui koperasi juga didorong agar organisasi memiliki kemandirian finansial.
“Ke depan, kami ingin APRI tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga mampu berdiri secara ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi penambang rakyat,” tutupnya.
