KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Timur akhirnya angkat bicara terkait polemik pemberitaan media nasional yang dinilai merugikan partai. Melalui pernyataan resmi yang dibacakan Bendahara Umum DPW NasDem Kaltim, Saefuddin Zuhri, sikap tegas disampaikan dalam konferensi pers di sekretariat DPW NasDem Kaltim, Rabu (15/4/2026).

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya laporan utama Majalah Tempo edisi 13–16 April 2026 yang dinilai memuat narasi tidak proporsional terhadap Partai NasDem.

Di hadapan kader dan awak media, Saefuddin menegaskan bahwa DPW NasDem Kaltim bersama seluruh kader menyatakan keberatan keras atas isi pemberitaan tersebut. Mereka menilai laporan tersebut tidak berimbang dan cenderung membangun persepsi yang merugikan kehormatan partai.

“Ini bukan sekadar persoalan pemberitaan biasa. Kami melihat ada framing yang menyederhanakan bahkan mendistorsi jati diri Partai NasDem sebagai institusi politik,” tegasnya.

Salah satu poin yang disorot adalah penggunaan judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang dinilai bukan sekadar kesalahan redaksional, melainkan bagian dari konstruksi opini yang berpotensi menyesatkan publik.

Dalam pernyataan sikapnya, DPW NasDem Kaltim juga menilai keseluruhan narasi dalam laporan tersebut bersifat insinuatif dan menggiring opini. Kondisi ini, menurut mereka, tidak sejalan dengan prinsip jurnalisme yang mengedepankan akurasi dan keberimbangan.

Di sisi lain, mereka menegaskan posisi politiknya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Sosok tersebut disebut sebagai tokoh nasional yang membangun partai dengan nilai integritas dan komitmen terhadap perubahan.

“Setiap upaya yang mereduksi atau menyerang beliau secara tidak proporsional bukan hanya menyasar individu, tapi juga melukai seluruh kader,” ujar Saefuddin.

Atas dasar itu, DPW NasDem Kaltim menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak secara tegas isi dan framing pemberitaan tersebut. Kedua, meminta klarifikasi sekaligus permintaan maaf terbuka dari pihak media. Ketiga, membuka kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara patut.

Dalam pernyataan yang sama, DPW NasDem Kaltim juga menyinggung soal kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Namun, mereka mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.

“Pers memang bebas, tetapi kebebasan itu tidak boleh lepas dari etika, hukum, dan tanggung jawab publik,” katanya.

Meski bersikap tegas, NasDem Kaltim tetap mengimbau seluruh kader untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing situasi. Mereka menekankan pentingnya kedewasaan politik dalam menyikapi polemik yang berkembang.

Di akhir pernyataannya, Saefuddin menegaskan bahwa NasDem Kaltim akan tetap berdiri solid dan tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap tidak berbasis fakta.

“Namun satu hal yang pasti, kami tidak akan diam ketika kehormatan partai dan Ketua Umum kami direndahkan,” pungkasnya.