KRONIKAL.ORG, SAMARINDA — Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memantik respons keras dari daerah. Kali ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur secara terbuka menyatakan penolakan, dengan menyoroti dampak paling nyata yang akan dirasakan masyarakat pedalaman.

Bagi DAD, isu ini bukan sekadar soal harga energi, tetapi menyangkut langsung denyut hidup warga yang selama ini bergantung penuh pada BBM untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menilai setiap kenaikan BBM hampir selalu diikuti efek berantai yang sulit dibendung. Harga kebutuhan pokok terdorong naik, ongkos transportasi melonjak, hingga tekanan inflasi yang semakin terasa di lapisan bawah masyarakat.

“Kalau BBM naik, dampaknya pasti ke mana-mana. Sembako naik, biaya transportasi naik, semua ikut terdampak,” ujarnya usai rapat pimpinan di Samarinda, Sabtu (18/4/2026).

Dalam konteks Kalimantan Timur, persoalan ini menjadi lebih kompleks. Tidak semua wilayah memiliki alternatif energi atau moda transportasi yang memadai. Di banyak kawasan pedalaman, kendaraan berbahan bakar minyak masih menjadi satu-satunya pilihan.

Kondisi ini, menurut Viktor, menciptakan ketimpangan yang nyata antara kota dan desa. Di perkotaan, masyarakat mulai mengenal kendaraan listrik atau opsi transportasi lain. Namun di wilayah terpencil, BBM tetap menjadi tulang punggung utama.

“Di pedalaman belum ada pilihan lain. Aktivitas masyarakat masih sepenuhnya bergantung pada BBM,” katanya.

Situasi diperparah oleh fakta lama yang belum juga terselesaikan: harga BBM di daerah hulu sudah jauh lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan. Di beberapa titik seperti Wahau, Kutai Timur, harga disebut bisa menembus Rp35 ribu per liter, bahkan melonjak hingga Rp50 ribu saat distribusi terganggu.

Dalam logika sederhana DAD, jika harga di kota naik, maka wilayah pedalaman akan mengalami tekanan berlipat.

“Kalau di kota naik, di hulu pasti lebih tinggi lagi. Ini yang harus dihitung pemerintah,” tegasnya.

DAD Kaltim juga menyinggung ironi yang selama ini dirasakan masyarakat lokal. Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah penghasil energi, tetapi warga di pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga mahal.

Situasi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan struktural dalam distribusi energi yang belum terselesaikan.

Karena itu, DAD meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, terutama bagi masyarakat adat dan wilayah terpencil.

Selain penolakan, DAD juga mendorong langkah konkret berupa perbaikan distribusi BBM agar harga di pedalaman bisa lebih terkendali.

Jika kebijakan kenaikan tetap dijalankan, DAD memastikan akan menempuh jalur komunikasi resmi untuk menyampaikan keberatan secara langsung.

“Kami jelas menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Viktor.