KRONIKAL.ORG, SAMARINDA – Pengamat pendidikan Kalimantan Timur, Abdul Rozak Fahrudin, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama efisiensi anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan berisiko menurunkan kualitas layanan sekolah dan menghambat upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Abdul Rozak saat dimintai tanggapannya terkait kondisi pembiayaan pendidikan di tengah berbagai kebijakan penghematan anggaran yang terjadi belakangan ini.
Menurut Wakil Rektor Bidang Kerja Sama IKIP PGRI Kalimantan Timur tersebut, dunia pendidikan seharusnya mendapatkan penguatan anggaran, bukan justru mengalami pengurangan.
“Kalau anggaran pendidikan dikurangi, tentu dampaknya akan langsung dirasakan oleh satuan pendidikan. Pada akhirnya yang terdampak adalah mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri,” ujarnya.
Rozak menilai kondisi tersebut semakin berat karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya biaya kebutuhan operasional sekolah. Kenaikan harga barang, biaya listrik, air, hingga berbagai kebutuhan penunjang pendidikan membuat sekolah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kata dia, sejumlah sekolah mengeluhkan adanya penurunan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima.
“Kalau kebutuhan sekolah terus naik, sementara anggarannya justru turun, tentu sekolah akan kesulitan menjaga kualitas layanan pendidikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan dirasakan dalam puluhan tahun mendatang. Karena itu, kebijakan anggaran pendidikan tidak bisa disamakan dengan sektor lain yang sifatnya lebih jangka pendek.
Menurut Rozak, pemerintah perlu mengkaji ulang besaran bantuan operasional yang diberikan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengaku pernah terlibat dalam perhitungan kebutuhan biaya pendidikan saat menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Saat itu, kebutuhan pembiayaan pendidikan per siswa per tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta.
“Pertanyaannya sekarang, apakah angka itu masih cukup dengan kondisi saat ini? Menurut saya belum tentu. Harga barang naik, kebutuhan sekolah juga bertambah,” ujarnya.
Rozak mengatakan sekolah tidak hanya membutuhkan dana untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Berbagai program pengembangan bakat dan minat siswa, kegiatan ekstrakurikuler, hingga peningkatan kompetensi guru juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan besaran BOSDA yang ada saat ini, tetapi juga mempertimbangkan peningkatannya agar sejalan dengan kebutuhan sekolah yang terus berkembang.
“Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan generasi emas, sumber pembiayaan juga harus mengikuti. Jangan sampai justru mengalami penurunan,” tegasnya.
Sekolah Negeri Dinilai Hadapi Beban Lebih Berat
Dalam pandangannya, sekolah negeri saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena tidak diperbolehkan menarik biaya dari peserta didik.
Berbeda dengan sekolah swasta yang masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku, sekolah negeri sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.
Karena itu, ketika dana operasional berkurang, dampaknya akan langsung dirasakan oleh sekolah.
“Kalau sekolah negeri, hampir semua kebutuhan operasional bergantung pada bantuan pemerintah. Maka pembiayaan yang cukup menjadi sangat penting,” katanya.
Selain persoalan anggaran operasional, Rozak juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, kebijakan pembiayaan guru honorer yang kini banyak dibebankan melalui dana BOS membuat beban sekolah semakin besar.
Padahal sebelumnya terdapat skema pembiayaan yang lebih ringan karena ditanggung langsung oleh pemerintah daerah.
“Kalau honor guru juga dibebankan ke dana BOS, tentu ruang sekolah untuk membiayai program-program lainnya menjadi semakin terbatas,” ujarnya.
Minta Pemerintah Libatkan Kepala Sekolah
Rozak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah sebagai pihak yang memahami kondisi lapangan secara langsung.
Menurutnya, masukan dari para kepala sekolah penting untuk mengetahui apakah dana yang diberikan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan operasional pendidikan.
“Pemerintah perlu duduk bersama kepala sekolah dan mendengar kondisi riil yang mereka hadapi. Dari situ bisa diketahui apakah anggaran yang ada saat ini sudah cukup atau perlu ditambah,” katanya.
Ia berharap perhatian terhadap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, terlebih Kalimantan Timur saat ini tengah mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga sekaligus lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pendidikan harus bergerak cepat. Kalau kita ingin mencetak generasi unggul tahun 2045, maka investasi pendidikan hari ini tidak boleh dikurangi. Justru harus diperkuat,” pungkasnya.
