KRONIKAL.ORG, TENGGARONG — Gelombang protes ratusan massa mengguncang Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026). Aksi yang digelar aliansi sejumlah organisasi kemasyarakatan ini berubah tegang, bahkan nyaris ricuh, setelah tuntutan keras terhadap pimpinan dewan dan kebijakan pemerintah daerah tak kunjung mendapat jawaban tegas.
Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM), Kayuh Baimbai, serta elemen masyarakat lainnya turun ke jalan membawa delapan tuntutan. Sejak pagi, kawasan sekitar gedung DPRD dipadati massa yang bergantian menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja wakil rakyat.
Koordinator aksi, Hebby Nurlan Arafat, menyebut demonstrasi ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan akumulasi panjang dari kekecewaan publik yang merasa diabaikan.
“Ini bukan sekadar unjuk rasa, ini peringatan keras. DPRD harus kembali ke relnya sebagai wakil rakyat, bukan justru menjadi sumber polemik,” tegasnya.
Sorotan utama massa mengarah pada Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Mereka secara terbuka mendesak agar yang bersangkutan mundur dari jabatan, menyusul sejumlah pernyataan dan sikap yang dinilai memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Tak berhenti di situ, kebijakan penertiban di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto juga disorot tajam. Massa menilai kebijakan tersebut berpotensi menggusur masyarakat kecil tanpa solusi konkret.
“Jangan atas nama penertiban, rakyat kecil dikorbankan. Kami menolak kebijakan yang tidak berpihak,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Isu lain yang tak kalah panas adalah dugaan penggunaan fasilitas aula DPRD oleh organisasi tertentu yang disebut belum memiliki legalitas resmi. Massa mempertanyakan netralitas lembaga legislatif yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan.
Situasi memanas ketika massa mencoba mendesak masuk untuk bertemu langsung dengan perwakilan dewan. Ketegangan tak terhindarkan, dorong-dorongan pun sempat terjadi di depan pintu masuk gedung, memicu kepanikan di sejumlah titik.
Pengacara aliansi dari Jembatan Keadilan Nusantara, Agus Setiawan, menegaskan bahwa aksi ini sejatinya dirancang damai. Namun, ia menyebut adanya respons yang tidak profesional dari pihak terkait menjadi pemicu memburuknya situasi.
“Kami datang baik-baik, tapi ketika aspirasi diabaikan dan komunikasi tidak berjalan, wajar jika emosi massa meningkat,” katanya.
Agus juga mengungkapkan, sebelum aksi digelar, pihaknya telah berulang kali mencoba membangun komunikasi dengan DPRD Kukar. Namun, upaya tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai.
“Ini bukan aksi pertama. Ini puncak dari kebuntuan komunikasi,” ujarnya.
Meski sempat memanas, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi tanpa tindakan represif. Setelah melalui dinamika yang cukup tegang, perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dengan pihak DPRD.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, meski belum sepenuhnya memuaskan massa. Aliansi menegaskan akan terus mengawal realisasi hasil dialog tersebut.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika kesepakatan ini hanya jadi janji kosong, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Agus.
Aksi ini menjadi sinyal keras bagi DPRD Kukar dan pemerintah daerah bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika ruang dialog buntu, jalanan kembali menjadi panggung perlawanan.
“Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti,” tutupnya.
